UMSurabaya Repository

KEDUDUKAN TAP MPR DALAM HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA

Hidayat, Taufik and M. HARI WAHYUDI,, S.H., M.H. and AHMAD LABIB, , S.HI., M.H (2014) KEDUDUKAN TAP MPR DALAM HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA. Other thesis, Universitas Muhammadiyah Surabaya.

[img]
Preview
PDF (Pendahuluan)
Download (281Kb) | Preview
    [img] PDF (Bab 1)
    Restricted to Repository staff only

    Download (159Kb)
      [img] PDF (Bab 2)
      Restricted to Repository staff only

      Download (212Kb)
        [img] PDF (Bab 3)
        Restricted to Repository staff only

        Download (172Kb)
          [img] PDF (Bab 4)
          Restricted to Repository staff only

          Download (89Kb)

            Abstract

            Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tentang pemaknaan ranah kedudukan TAP MPR RI di dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 7 ayat 1 (a) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan dan menguraikan implikasi yuridis yang dapat timbul akibat dimasukkannya kembali TAP MPR RI dalam hierarki peraturan perundang-undangan.Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dengan dua cara yaitu penelitian pustaka (library research). Data yang diperoleh dianalisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian kepustakaan menunjukkan: 1) Berdasarkan salah satu asas perundang-undangan bahwa Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi akan mempunyai kedudukan lebih tinggi maka TAP MPR secara teoritis akan lebih cocok setara dengan Undang-Undang, bukan setingkat di atas Undang-Undang. Karena keanggotaan MPR terdiri dari DPR dan DPD yang merupakan representatif dari rakyat, karena dipilih langsung oleh rakyat Tetapi kemudian setelah berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, TAP MPR kembali dimasukkan dalam hierarkhi perundang-undangan yang secara otomatis dapat menjadi rujukan dalam pembentukan Undang-undang atau kemudian dapat menjadi alat uji jika bertentangan dengan TAP MPR. 2)implikasi yuridis yaitu status hukum dari TAP MPR itu sudah kuat karena di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Pasal (7) butir a, sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Maka TAP MPR berada dibawah Undang-Undang Dasar dan berada diatas Undang-Undang, Perpu, atau peraturan perundang-undangan yang lainnya berarti TAP MPR harus dirujuk dalam pembuatan Undang-Undang. Kata Kunci : kedudukan TAP MPR, dalam hierarki perundang-undangan, UUD 1945

            Item Type: Thesis (Other)
            Subjects: K Law > K Law (General)
            Divisions: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum
            Depositing User: b b basit
            Date Deposited: 23 Nov 2017 15:12
            Last Modified: 23 Nov 2017 15:12
            URI: http://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/1309

            Actions (login required)

            View Item