UMSurabaya Repository

PERTANGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMILU

BARIZAH, MOCH. SYAIFUDIN (2019) PERTANGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMILU. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Surabaya.

[img]
Preview
PDF (Pendahuluan)
Download (1367Kb) | Preview
    [img] PDF (Bab 1)
    Restricted to Registered users only

    Download (298Kb)
      [img] PDF (Bab 2)
      Restricted to Registered users only

      Download (591Kb)
        [img] PDF (Bab 3)
        Restricted to Registered users only

        Download (414Kb)
          [img] PDF (Bab 4)
          Restricted to Registered users only

          Download (182Kb)

            Abstract

            Terdapat fakta hukum bahwa pencemaran nama baik di gunakan dalam pemilu sebagai alat untuk menyerang lawan politiknya. Di Indonesia kasus pencemaran nama baik dalam pemilu sering terjadi pada masa kampanye.Tujuan penelitian adalah untuk megetahui pertangungjawaban pidana dan akibat hukum bagi pelaku pencemaran nama baik dalam pemilu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-uandangan (statute approach), hasil penelitian pertama mengenai pertangungjawaban pidana bagi pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan dalam pemilu adalah bahwa pertangungjawaban terhadap pelaku pencemaran namabaik dalam pemilu diatur dalam delik pencemaran dan penghinaan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Terdapat aturan pencemaran nama baik dalam pemilu yang diatur di luar KUHP. Yaitu UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilu. Adapun akibat hukum yang timbul yaitu berupa sanksi pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan berupa pencabutan hak yaitu; Hak Memegang Jabatan, Hak Memasuki Angkatan Bersenjata Dan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Pemilu. Pemerintah dalam hal ini legislatif harus memperjelas Aturan tentang pencemaran dan/atau penghinaan didalam UU No. 7 Tahun 2017 Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Pemilu, Tindak pidana pemilu, Penghinaan

            Item Type: Thesis (Undergraduate)
            Uncontrolled Keywords: Pencemaran Nama Baik, Pemilu, Tindak pidana pemilu, Penghinaan
            Subjects: K Law > K Law (General)
            Divisions: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum
            Depositing User: Hananto Bayu Susetyo
            Date Deposited: 24 Sep 2019 09:37
            Last Modified: 24 Sep 2019 09:55
            URI: http://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/3684

            Actions (login required)

            View Item