PEMBERIAN MU’TAH SEBELUM IKRAR TALAK (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No. 1333/Pdt.G/2016/PA.Bjn)

Zamroni, Abdi (2020) PEMBERIAN MU’TAH SEBELUM IKRAR TALAK (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No. 1333/Pdt.G/2016/PA.Bjn). Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Surabaya.

	PDF (pendahuluan) Download (1MB)
	PDF (BAB 1) Download (472kB)
	PDF (BAB 2) Download (533kB)
	PDF (BAB 3) Download (296kB)
	PDF (BAB 4) Download (738kB)
	PDF (BAB 5) Download (330kB)
	PDF (LAMPIRAN) Download (10MB)

Abstract

Scripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan pandangan hakim tentang putusan cerai talak yang menetapkan pemberian mut’ah kepada wanita atau istri sebelum ikrar talak pada perkara no: 1333/Pdt.G/2016/PA.Bjn serta bagai mana kedudukan pemberian mut’ah sebelum ikrar talak menurut hukum islam dan hukum formil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang menekankan pada kualitas dan pemahaman deskriptif pada putusan Pengadilan Agama Bojonegoro . dengan menggunakan pendekatan melihat objek hukum yang berkaitan dengan undang-undang. Sumber data yang di peroleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Bojonegoro. Kemudian menarik kesimpulan dari satu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang di hadapi. Penelitian ini menunjukan bahwa suami yang menceraikan istrinya mempunyai kewajiban untuk membayar mut’ah kepada mantan istrinya sebagaimana yang di jelaskan pada kompilasi hukum islam (KHI) pasal 149 ayat (a) bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan swami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qobla dukhul. Akan tetapi pada perkara Nomor: 1333/Pdt.G/2016/PA.Bjn majlis hakim memaksa kepada suami untuk memberikan mut’ah kepada istrinya sebelum ikrar talak yang tentu tanpa ikrar talak maka talak itu belum jatuh. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa: pertama, pertimbangan hakim pada putusan Nomor: 1333/Pdt.G/2016/PA.Bjn tentang pemberian mut’ah sebelum ikrar talak didasar kan pada fungsi hukum itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan dan memberikan manfaat pada kedua belah pihak yaitu suami dan istri dalam hal ini seharusnya hakim menyebutkan dasar hukum yang sesuai . Kedua, jika diberlaukan sesuai dengan pasal 149 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam maka akan cenderung merugikan pihak istri karena jika swami diberikan keringanan membayar mutah setelah ikrar talak maka swami tersebut cenderung melalaikan kewajibanya dengan berbagai alasan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis memberikan saran kepada para hakim untuk lebih memerhatikan landasan hukum yang di gunakan dalam memutuskan perkara ini dan menunjukannya kepada pelaku hukum yang lain yaitu dua belah pihak yang berperkara agar tidak terjadi kesalah fahaman ketika salah satu dari mereka adalah orang yang memahami hukum.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	Dosen Pembimbing: Dr. Isa Ansori M. Si Dan Farih Marzuki Lc. Ma.
Uncontrolled Keywords:	Perceraian, Nafkah, Mut’ah, Sebelum Ikrar Talak
Subjects:	B Philosophy. Psychology. Religion > BL Religion
Divisions:	01. Fakultas Agama Islam > Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Adhi Dewantara
Date Deposited:	09 Aug 2023 01:09
Last Modified:	09 Aug 2023 01:09
URI:	http://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/7946

Actions (login required)

View Item