Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah di Tingkat Penyidikan Dalam Kasus Tindak Pidana Terorisme

Hairurrahman, Hairurrahman (2019) Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah di Tingkat Penyidikan Dalam Kasus Tindak Pidana Terorisme. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Surabaya.

	PDF (Pendahuluan) Download (1MB)
	PDF (Bab 1) Download (1MB)
	PDF (Bab 2) Download (2MB)
	PDF (Bab 3) Download (1MB)
	PDF (Bab 4) Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Asas praduga tak bersalah merupakan asas pokok dalam hukum acara pidana.Akan tetapi asas ini sulit sekali diterapkan dalam penegakan hukum,seringkali ada beberapa kasus yang penanganannya melanggar ketentuan asas praduga tak bersalah.Asas itu ada dalam ketentuan penjelasan umum KUHAP butir ke 3 huruf c dan pasal 8 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.Kasus salah tangkap dan tembak mati ditempat dugaan tindak pidana terorisme oleh aparat penegak hukum adalah salah satu kasus yang menciderai ketentuan dalam pasal tersebut.Penelitian dengan judul “penerapan asas praduga tak bersalah ditingkat penyidikan dalam kasus tindak pidana terorisme”mempunyai rumusan masalah.a)Bagaimanakah bentuk penerapan asas praduga tak bersalah di tingkat penyidikan dalam kasus tindak pidana terorisme. b)Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan atas penerapan asas praduga tak bersalah yang tidak sesuai KUHAP.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penerapan asas praduga tak bersalah atas kasus salah tangkap dan bagaimana upaya hukum selanjutnya dalam kasus dugaan terorisme.Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni pendekatan pada aspek hukum dan perundang-undangan.Hasil penelitian 1)Tidak diterapkannya asas praduga tak bersalah dalam mekanisme penyidikan mengenai kasus dugaan tindak pidana terorisme,hal ini disebutkan dalam Bab I Ketentuan umum pasal 1 ayat (3) PERKAP POLRI No.14 Tahun 2011 2)Hak-hak korban dalam kasus salah tangkap wajib diperhatikan karena hubungannya dengan Hak Asasi Manusia dan upaya praperadilan yaitu tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi Besaran nominal ganti kerugian diatur didalam pasal 9 PP No.92 Tahun 2015.Menyikapi hal itu hendaknya aparat penegak hukum lebih cermat dan tepat dalam menangani kasus dugaan terorisme.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	Dosen Pembimbing 1: Muridah Isnawati, S.H., M.H. Dosen Pembimbing 2: Achmad Hariri, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Asas praduga tak bersalah,terorisme,penyidikan,Hak Asasi Manusia
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum
Depositing User:	Dyah Ayu Sulistyaningtyas
Date Deposited:	26 Jan 2024 08:56
Last Modified:	26 Jan 2024 08:56
URI:	http://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/8786

Actions (login required)

View Item