Prakasa, Satria Unggul Wicaksana and Babussalam, Basuki and Supriyo, Agus
(2020)
Transnational Corruption and It’s Impact on
Indonesian Jurisdiction.
Income Inequality in East Java Province, 499.
pp. 43-53.
ISSN 2352-5398
Abstract
As a state of law, all law enforcement processes in Indonesia are limited by sovereignty for trans-border crimes that one of them is corruption.Corruption case is as part of transnational crimes that cannot be underestimated.The legal vacuum that occurs in Indonesia has an impact on the difficulty of prosecuting the perpetrators of corruption crimes as part of Indonesia's criminal jurisdiction.The formulations of the problems used in this legal research are:(1).Legal accountability for perpetrators of cross border corruption;(2).International legal mechanisms and national law in the eradication of transnational corruption crimes.The results of this research are:(1)There is a need for joint cooperative action to crack down on corruption crimes across borders in accordance
with UNCAC and UNTOC,considering that corruption crimes are a common problem with all countries in the world.(2).Indonesia needs to adopt and recognize various types of corruption crimes at UNCAC in the revision of the new Corruption Act.As well, the emergence of an agreement of all countries in the world
to create universal jurisdiction over cross-border corruption crimes in the International Criminal Court(ICC),as a crime under the jurisdiction of the ICC.In particular,amendments to the 1998 Rome Statute. ==============================================
Sebagai negara hukum, semua penegak hukum proses di Indonesia dibatasi oleh kedaulatan untuk kejahatan lintas batas yang salah satunya adalah korupsi.Kasus korupsi merupakan bagian dari kejahatan transnasional yang tidak bisa diremehkan.Kekosongan hukum yang terjadi di Indonesia berdampak pada sulitnya mengadili pelaku tindak pidana korupsi sebagai bagian yurisdiksi pidana Indonesia.Formulasi dari Adapun permasalahan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:(1).Hukum pertanggungjawaban pelaku lintas batas
korupsi;(2).Mekanisme hukum internasional dan hukum nasional dalam pemberantasan transnasional kejahatan korupsi.Hasil penelitian ini adalah:(1)Perlu aksi kooperatif bersama untuk memecahkannya pemberantasan tindak pidana korupsi lintas batas sesuai dengan UNCAC dan UNTOC,mengingat korupsi itu
kejahatan adalah masalah umum dengan semua negara didunia.(2).Indonesia perlu mengadopsi dan mengakui berbagai jenis kejahatan korupsi di UNCAC direvisi UU Tipikor yang baru.Juga, munculnya kesepakatan semua negara di dunia
untuk menciptakan yurisdiksi universal atas lintas batas tindak pidana korupsi di Mahkamah Pidana Internasional(ICC),sebagai kejahatan di bawah yurisdiksi ICC.Dikhususnya, amandemen Statuta Roma 1998.
Actions (login required)
 |
View Item |
![[img]](https://repository.um-surabaya.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png)
