Laitupa, Harun Hakim (2023) Menghidupkan Kembali Urgensi GBHN Membangun Fondasi Masa Depan Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Surabaya.
![[img]](https://repository.um-surabaya.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF (Artikel Jurnal)
Download (1MB) |
Abstract
Artikel hukum ini membahas urgensi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ke-5 sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dalam rangka penguatan kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, kedaulatan rakyat diartikan sebagai hak dan kekuasaan tertinggi yang dimiliki rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, baik dalam konteks politik, ekonomi, maupun sosial. Artikel ini mengkaji sejarah perkembangan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem tersebut. Beberapa kelemahan yang ditemukan antara lain kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik, lemahnya sistem pengawasan dan perimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta kecenderungan pemerintahan yang otoriter. Melalui kajian teori dan analisis data, penulis menyimpulkan bahwa amandemen ke-5 sangat penting dalam memperkuat kedaulatan rakyat di Indonesia, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya, juga dapat memberikan dasar hukum yang lebih kokoh untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Additional Information: | Dosen Pembimbing : Anang Doni Irawan, S.H., M.H. |
| Uncontrolled Keywords: | Kadaulatan; Amandemen; Presidensial |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Dyah Ayu Sulistyaningtyas |
| Date Deposited: | 24 Jan 2024 02:05 |
| Last Modified: | 24 Jan 2024 02:05 |
| URI: | http://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/8664 |
Actions (login required)
 |
View Item |
