Heriyanto, Heriyanto (2023) Problematika Dewan Pengawas KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Surabaya.
![[img]](https://repository.um-surabaya.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF (Artikel Jurnal)
Download (892kB) |
Abstract
Penelitian ini berfokus meneliti tentang problematika Dewan Pengawas KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Keberadaan Dewan Pengawas KPK melalu revisi UU KPK menjadi polemik di Indonesia, publik menyebutkan bahwa Dewan Pengawas KPK sangat mempengaruhi terhadap efektivitas penyidikan sehingga kebocoran informasi sangatlah rentan (Ilham Hidayat Aziz, 2022). Kemudian pelemahan KPK terlihat jelas dari status dan kedudukannya yang bergeser menjadi rumpun eksekutif, serta keberadaan Dewan Pengawas yang mempunyai kewenangan projustitia yang luas (Yulianto, 2020). Jumlah kasus korupsi yang terungkap pada tahun 2017-2018 sebanyak 1.584 kasus, sedangkan pada tahun 2019 – 2020 jumlah kasus korupsi yang terungkap sebanyak 941 kasus, hal ini menunjukan keberadaan Dewan Pengawas KPK tidak dapat dikatakan efektif dalam mewujudkan akuntabilitas penyidikan KPK (Vania Dwi Zuhra, 2021). Maka dari itu penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan (1) wewenang Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Problematika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Kewenangan Dewan Pengawas. penelitian ini menggunakan metode sosio-legal yang mengkaji dengan bantuan ilmu sosial. Hasil penelitian menunjukkan : pertama, Dewan Pengawas KPK mengalami beberapa kendala dan kelemahan dalam menjalankan tugasnya, seperti kurangnya kewenangan dan otoritas, serta adanya kebijakan yang kontradiktif antara KPK dan Dewan Pengawas KPK. Hal ini berdampak pada efektivitas pengawasan terhadap kinerja dan integritas pegawai KPK dalam melaksanakan tugasnya, kedua, dengan adanya Dewan Pengawas KPK dianggap dapat memperlambat kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia seperti halnya dalam melakukan penyidikan dan penyadapan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas KPK yang menyebabkan penegakan hukum dalam tindakan korupsi berjalan sangat birokratis.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Additional Information: | Dosen Pembimbing : Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H. |
| Uncontrolled Keywords: | Problematika, Dewan Pengawas KPK, Tindak Pidana Korupsi |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Dyah Ayu Sulistyaningtyas |
| Date Deposited: | 24 Jan 2024 02:18 |
| Last Modified: | 24 Jan 2024 02:18 |
| URI: | http://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/8666 |
Actions (login required)
 |
View Item |
