Hidayat, Agus Lukmanul (2017) Diskursus Hak Tanggungan Dalam Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Di PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses). Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Surabaya.
![[img]](https://repository.um-surabaya.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png)
|
PDF (Pendahuluan)
Download (266kB) | Preview |
|
|
PDF (Bab 1)
Download (706kB) | Preview |
|
|
PDF (Bab 2)
Download (705kB) | Preview |
|
|
PDF (Bab 3)
Download (951kB) | Preview |
|
|
PDF (Bab 4)
Restricted to Registered users only Download (158kB) |
|
|
PDF (Bab 5)
Restricted to Registered users only Download (152kB) |
Abstract
Diskursus tentang Hak Tanggungan atas jaminan tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah terus berkembang sejalan dengan bertumbuhnya lembaga pembiayaan syariah (Seperti Bank Syariah). Penelitian ini bertujuan untuk melihat diskursus yang berkembang seputar penerapan Hak Tanggungan pada akad pembiayaan Musyarakah di Bank syariah.Hal ini dikarenakan dalam Akad pokok/induk Musyarakah menyebut sebagai pembiayaan kerjasama/kemitraan, sedang pada Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) –yang merupakan akad ikutan (assesoir)—menggunakan istilah hutang-piutang. Sehingga memunculkan pro dan kontra seputar konsekuensi hukum atas kedua akad/akta tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Untuk mengetahui diskursus yang berkembang, penelitian ini mengkaji penerapan Hak Tanggungan pada akad Musyarakah di PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses, Gresik, Jawa Timur. Penerapan dimaksud adalah mulai dari tahap inisiasi pembiayaan, pemasangan Hak Tanggungan sampai dengan eksekusinya (Baik melalui paratee executie maupun fiat executie). Diskursus praktik Hak Tanggungan dalam akad pembiayaan syariah, khususnya Musyarakah menimbulkan multi tafsir dalam praktiknya. Pemahaman yang berkembang adalah :(1) dapat menerima Hak Tanggungan untuk dimplementasikan dalam akad Musyarakah karena secara hukum memiliki landasan dan argumentasi legal formal khususnya UU No. 04 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. (2) tidak dapat menerima atau meragukan karena ada aspek gharar (pencampuradukan antara akad syariah dengan akad non-syariah), yaitu kerjasama/kemitraan dalam akad Musyarakah dengan hutang-piutang dalam Akta Hak Tanggungan. Hak Tanggungan berpeluang menjadi akta pengikatan jaminan syariah dengan syarat lembaga/otoritas negara maupun dari masyarakat (MUI, OJK, BI serta Asosiasi Perbankan Syariah dan Masyarakat Ekonomi Syariah) terus memperjuangkan dan mengusulkan menjadi aturan/ketentuan hukum pengikatan jaminan syariah nasional.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Hak Tanggungan, Akad Pembiayaan Musyarakah, Diskursus |
| Subjects: | B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
| Divisions: | 09. Program Pascasarjana > S2 Hukum Ekonomi Syariah |
| Depositing User: | Dyah Ayu Sulistyaningtyas |
| Date Deposited: | 28 Feb 2018 05:51 |
| Last Modified: | 23 Jul 2018 02:18 |
| URI: | http://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/2177 |
Actions (login required)
 |
View Item |
