ANALISIS PERIZINAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ’AH (STUDI KASUS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SURABAYA)

Perizinan Perceraian Pegawai Negeri Sipil adalah tata kerja atau
perencanaan prosedur perizinan perceraian (perpisahan antara suami-istri)
Pegawai Negeri Sipil. Dalam skripsi ini penulis merumuskan bagaimana proses
perizinan perceraian Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah
Surabaya dan perizinan perceraian Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian
Daerah Surabaya ditinjau dari Maqāṣid Syarī’ah.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Penulis
mengumpulkan data dan wawancara langsung ke pihak Badan Kepegawaian
Daerah Surabaya. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan
secara kualitatif, dengan pengumpulan data primer (observasi, wawancara), dan
sekunder (dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal, artikel dan seterusnya). Setelah
data terkumpul lalu dianalisis deskriptif yang mengacu pada analisis perizinan
perceraian Pegawai Negeri Sipil dan penulis kaitkan dengan Maqāṣid Syarī’ah.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perizinan perceraian
Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Surabaya sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang
Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan tugas tim Pejabat
Pembina Kepegawaian yang bertujuan untuk meminimalisir angka perceraian
Pegawai Negeri Sipil di Surabaya. Serta proses perizinan perceraian Pegawai
Negeri yang dipersulit termasuk dalam tujuan adanya syari’at islam Maqāṣid
dharuriyat dalam upaya menjaga agama (Hifdz Din), menjaga akal (Hifdz ‘Aql),
menjaga jiwa (Hifdz Nafs), menjaga keturunan (Hifdz Nasl) dan menjaga harta
(Hifdz Maal)