Pertanggungjawaban Hukum Pengendara Kendaraan Bermotor dengan Plat Nomor yang Dimodifikasi

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) merupakan identitas resmi kendaraan yang berfungsi dalam sistem Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (regident) serta mendukung penegakan hukum lalu lintas. Perkembangan tren modifikasi kendaraan mendorong praktik perubahan pelat nomor pada aspek bentuk, ukuran, bahan, warna, dan karakter huruf angka, yang berpotensi menurunkan keterbacaan serta menghambat identifikasi kendaraan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum TNKB dan pertanggungjawaban pengendara yang menggunakan TNKB yang dimodifikasi berdasarkan hukum positif, serta merumuskan usulan sanksi yang ideal untuk memperkuat penegakan. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa standar TNKB telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksana, termasuk PP Nomor 55 Tahun 2012, PP Nomor 80 Tahun 2012, dan Perpol Nomor 7 Tahun 2021. Namun, penegakan sanksi terhadap modifikasi TNKB masih menghadapi kekaburan norma karena ketentuan pidana belum merumuskan modifikasi fisik TNKB sebagai pelanggaran tersendiri, sehingga penindakan kerap bertumpu pada penafsiran, terutama melalui Pasal 280 UU LLAJ ketika modifikasi menyebabkan TNKB tidak lagi dapat dipandang sebagai TNKB yang ditetapkan secara hukum. Penelitian ini mengusulkan penguatan sanksi administratif berorientasi pemulihan dan sanksi pidana sebagai ultimum remedium, disertai pembinaan dan edukasi untuk meningkatkan kepatuhan. Kata kunci: Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Modifikasi pelat nomor, Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Abstract Motor Vehicle Registration Plates (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor or TNKB)

===============================================================================================

Serve as official vehicle identifiers within Indonesia’s vehicle registration and identification system (regident) and play a key role in traffic law enforcement. The growing trend of vehicle customization has encouraged license plate modifications, including changes to shape, size, material, color, and alphanumeric characters, which may reduce legibility and hinder vehicle identification. This study examines the legal framework governing TNKB and the legal responsibility of motorists who use modified TNKB under Indonesia’s positive law, and proposes an ideal sanction model to strengthen enforcement. The research employs a normative legal method using a statutory approach and a literature review. The findings indicate that TNKB standards are regulated under Law No. 22 of 2009 and its implementing regulations, including Government Regulation No. 55 of 2012, Government Regulation No. 80 of 2012, and National Police Regulation No. 7 of 2021. Nevertheless, enforcement against modified TNKB remains affected by normative ambiguity because criminal provisions do not explicitly define physical TNKB modification as a distinct offence. Consequently, enforcement often relies on interpretation, particularly by invoking Article 280 of the Traffic and Road Transport Law when modifications cause the plate to no longer qualify as a legally police-designated TNKB. This study recommends strengthening administrative sanctions oriented toward restoring compliance and applying criminal sanctions as an ultimum remedium, accompanied by public education to improve legal awareness and compliance.