ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BITCOIN DALAM PERSPEKTIF MĀL DAN TSAMANIYYAH

Perkembangan ekonomi digital telah menghadirkan Bitcoin sebagai bentuk kekayaan digital yang menantang kategori klasik dalam fiqh muamalah, terutama mengenai harta, uang, nilai, kepemilikan, dan alat tukar. Perdebatan hukum Islam tentang Bitcoin sering kali berhenti pada pertanyaan halal atau haram, padahal persoalan yang lebih mendasar terletak pada penentuan kategori hukumnya. Bitcoin memiliki nilai pasar, dapat dikuasai secara digital, dapat disimpan, dan dapat dipindahkan melalui teknologi blockchain. Namun, karakter tersebut belum cukup untuk menetapkannya sebagai harta yang sah secara syar‘i atau sebagai uang yang memiliki fungsi moneter sempurna. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis hukum Bitcoin dalam perspektif māl dan tsamaniyyah sebagai kerangka utama fiqh muamalah kontemporer.
Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep māl dan tsamaniyyah dalam literatur fiqh klasik dan kontemporer, mengkaji pandangan serta argumentasi fatwa-fatwa fiqih kontemporer tentang Bitcoin, dan merumuskan implikasi normatif-regulatifnya bagi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-normatif berbasis kepustakaan dan dokumen. Sumber penelitian meliputi kitab fiqh, fatwa kontemporer, regulasi Indonesia, artikel ilmiah, buku akademik, dan wawancara ahli sebagai data pendukung. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual, normatif-fiqhiyyah, komparatif, regulatif, dan maqāṣidī. Data dianalisis melalui reduksi bahan yang relevan, klasifikasi konsep māl, māl mutaqawwam, tsaman, naqd, fulūs, dan tsamaniyyah, operasionalisasi indikator, komparasi fatwa, serta penilaian maslahat dan mafsadah melalui prinsip perlindungan harta.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bitcoin dapat dipahami sebagai māl pada level māliyyah karena memiliki nilai ekonomi, penguasaan digital, kemampuan penyimpanan, dan kemampuan transfer. Namun, status tersebut tidak otomatis menjadikannya māl mutaqawwam karena keabsahan syar‘i tetap bergantung pada manfaat yang mubah, kejelasan objek, kepemilikan yang sah, kepastian penguasaan, kebersihan transaksi, dan kepatuhan regulasi. Dari sisi tsamaniyyah, Bitcoin hanya menunjukkan fungsi pertukaran terbatas dan belum memenuhi fungsi uang umum karena belum diterima secara luas sebagai alat tukar, belum stabil sebagai ukuran nilai, belum memiliki kekuatan pelunasan kewajiban, dan tidak diakui sebagai alat pembayaran sah di Indonesia. Fatwa-fatwa fiqih kontemporer menunjukkan bahwa perbedaan hukum Bitcoin lahir dari perbedaan takyīf fiqhi, dasar qiyās, ‘illah hukum, pertimbangan maqāṣid, dan konteks regulatif. Dengan demikian, Bitcoin lebih tepat diposisikan sebagai aset digital bersyarat daripada sebagai uang umum. Formulasi ini menuntut tata kelola yang menekankan kejelasan objek, perlindungan konsumen, kepatuhan regulasi, mitigasi risiko spekulatif, pengawasan transaksi, dan penguatan literasi hukum ekonomi syariah.
Kata Kunci: Aset Digital, Bitcoin, Fiqh Muamalah Kontemporer, Māl, Tsamaniyyah