Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAP 07 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya

Aset tetap daerah merupakan sumber daya ekonomi penting bagi pemerintah daerah yang berfungsi sebagai penunjang utama roda pemerintahan. Pencatatan aset yang tertib, akurat, dan sistematis sangat dibutuhkan untuk menjamin validitas nilai kekayaan daerah. Neraca keuangan Kota Surabaya tahun 2024 menyajikan aset tanah hampir 75% dari total aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah. Besarnya nilai aset tanah tersebut menunjukkan pentingnya penerapan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan guna menjamin keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap tanah berdasarkan PSAP 07 pada BPKAD Kota Surabaya. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada tiga informan. Data primer maupun sekunder menjadi sumber yang dipergunakan pada penelitian ini. Data primer didapat dari proses wawancara secara langsung pada informan serta data sekunder berupa data yang diambil dari publikasi LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar pengakuan, pengukuran, pencatatan, penghentian dan pelepasan sudah berjalan dengan baik sejalan dengan prinsip PSAP 07. Namun, secara lebih rinci, biaya perolehan tanah dapat diukur secara andal masih belum sepenuhnya diterapkan secara optimal. Penyajian aset tetap tanah telah diterapkan sesuai PSAP 07 namun, pengungkapan dalam CaLK belum sepenuhnya detail dan memadai diantaranya informasi terkait belanja modal tanah serta status kepemilikan tanah yang digunakan/dikuasai Pemerintah Kota Surabaya tidak diungkap secara rinci.

========================================================================================

Regional fixed assets constitute a vital economic resource for local governments, providing the foundation for public administration and service delivery. Accurate, orderly, and systematic asset management is essential to ensure the reliability of financial reporting and the accountability of public asset administration. According to the 2024-Financial-Statements of the Surabaya City Government, land assets account for approximately 75% of the total value of fixed assets. This substantial proportion highlights the importance of applying accounting treatment in accordance with Statement of Government Accounting Standards (PSAP) No. 07 to ensure the reliability and transparency of financial information. This study aims to examine the accounting treatment of land fixed assets based on PSAP No. 07 at BPKAD of Surabaya City. A qualitative approach was employed, using semi-structured interviews with three key informants. Primary data were obtained through interviews, while secondary data were collected from the 2024 Surabaya City Government Financial Statements (LKPD) and supporting official documents. The findings reveal that the accounting treatment of land fixed assets, including recognition, measurement, recording, derecognition, and disposal, generally complies with the principles prescribed in PSAP No. 07. However, deficiencies remain in the determination and documentation of land acquisition costs, limiting the reliability of asset valuation. Furthermore, although land assets are appropriately presented in the financial statements, the disclosures provided in the Notes to the Financial Statements (CaLK) are insufficient. In particular, detailed information regarding land-related capital expenditures and the ownership status of land assets managed by the Surabaya City Government is not comprehensively disclosed. These findings suggest that strengthening asset documentation and disclosure practices would enhance transparency, accountability, and compliance with government accounting standards.