حدّ عمر الحمل كشرط لإباحة الإجهاض لضحايا العنف الجنسي في المادة (٤٦٣) من قانونالعقوبات: دراسة من منظور الفقه الإسلامي في إندونيسيا = Batas Usia Kehamilan sebagai Syarat Aborsi bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Pasal 463 KUHP Perspektif Hukum Islam di Indonesia

Perubahan batas usia kehamilan sebagai syarat aborsi bagi korban kekerasan seksual dari 40 hari berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menjadi 14 minggu (98 hari) dalam Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menimbulkan persoalan normatif serta kritik medis terkait keamanan tindakan pada usia tersebut, sekaligus persoalan mengenai pengaturan dan kesesuaiannya dengan Hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, fatwa, serta keputusan dan dokumen resmi lembaga keagamaan, kemudian dianalisis secara yuridis dengan penalaran deduktif. Penelitian ini secara khusus menguji justifikasi normatif batas 14 minggu sebagai ketentuan baru dalam Pasal 463 KUHP berdasarkan konstruksi Hukum Islam dalam pandangan MUI, Muhammadiyah, dan NU. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, batas 14 minggu merupakan syarat normatif pengecualian pidana bagi aborsi akibat kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan beserta peraturan pelaksananya. Batas tersebut memiliki relevansi klinis dengan pedoman WHO mengenai metode pelayanan aborsi berdasarkan usia kehamilan, tetapi WHO tidak merekomendasikan batas usia sebagai syarat legalitas karena dapat menghambat akses pelayanan aborsi yang aman. Kedua, Hukum Islam menunjukkan tingkat kesesuaian yang berbeda. MUI sesuai pada tataran prinsip, tetapi tidak pada batas waktu karena kehamilan akibat perkosaan dikategorikan sebagai ḥājah yang dibatasi hingga 40 hari. Muhammadiyah tidak menetapkan usia kehamilan sebagai parameter normatif, tetapi mendasarkan kebolehan pada kemudaratan berupa tekanan psikologis berat. Karena itu, batas 14 minggu dapat dijustifikasi secara terbatas, meskipun syarat kemudaratan tersebut belum dirumuskan secara substantif dalam hukum positif. Sementara itu, NU pada dasarnya mengharamkan aborsi akibat perkosaan dan belum memberikan justifikasi fikih yang eksplisit terhadap batas tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penegasan kembali pandangan lembaga keagamaan pascaberlakunya Pasal 463 KUHP.

===================================================================================================

The change in the gestational age limit as a condition for abortion for victims of sexual violence from 40 days based on Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health to 14 weeks (98 days) in Article 463 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code raises normative issues and medical criticisms regarding the safety of the procedure at that age, as well as issues regarding regulation and its compatibility with Islamic Law in Indonesia. This research was a qualitative normative legal study with a legislative and conceptual approach. Legal materials were obtained through library research, including legislation, fatwas, decisions, and official documents from religious institutions, and then analyzed juridically using deductive reasoning. This study specifically examines the normative justification for the 14-week limit as a new provision in Article 463 of the Criminal Code based on the construction of Islamic Law in the views of MUI, Muhammadiyah, and NU. The research findings indicate: first, the 14-week limit is a normative requirement for the criminal exemption for abortion resulting from sexual violence that causes pregnancy and is not contrary to the Health Law and its implementing regulations. The limit has clinical relevance with WHO guidelines on abortion service methods based on gestational age, but WHO does not recommend the age limit as a condition for legality because it can hinder access to safe abortion services. Second, Islamic law shows a different level of conformity. MUI aligns on the level of principle, but not on the time limit because pregnancy resulting from rape is categorized as a ḥājah limited to 40 days. Muhammadiyah does not set the gestational age as a normative parameter, but bases permissibility on harm in the form of severe psychological pressure. Therefore, the 14-week limit can be justified in a limited manner, even though the harm condition has not yet been substantively formulated in positive law. Meanwhile, NU fundamentally prohibits abortion due to rape and has not yet provided an explicit fiqh justification for that limit. Therefore, the religious institutions' views must be reaffirmed following the enactment of Article 463 of the Criminal Code.