Analisis Komparatif Penolakan Hak Waris dalam Perspektif Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pengaturan penolakan hak waris dalam sistem hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia. Kedua sistem hukum tersebut hidup berdampingan dan memberikan konsepsi yang berbeda terkait hak ahli waris untuk menolak warisan, baik dari aspek dasar hukum, prosedur, maupun akibat hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan komparatif, serta memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHPerdata, penolakan warisan harus dilakukan secara tegas melalui pernyataan di hadapan Pengadilan Negeri dan bersifat mutlak, sehingga ahli waris dianggap tidak pernah ada dalam hubungan kewarisan. Sebaliknya, dalam KHI, penolakan dilakukan melalui mekanisme takharuj berdasarkan kesepakatan para ahli waris tanpa menghapus status hukum sebagai ahli waris. Perbedaan tersebut berdampak signifikan terhadap hak warisan, terutama bagi keturunan ahli waris. Penelitian ini menegaskan bahwa KUHPerdata menitikberatkan pada kepastian hukum dan perlindungan individu, sedangkan KHI mengedepankan prinsip musyawarah, keadilan, dan perlindungan keluarga. Kata Kunci: Penolakan Waris; Hukum Islam; KUHPerdata; Perbandingan Hukum; Hak Ahli Waris

================================================================================================

Abstract This study aims to comparatively analyze the regulation of the renunciation of inheritance rights under Islamic Law, as codified in the Compilation of Islamic Law (KHI), and under Civil Law, as regulated in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). These two legal systems coexist in Indonesia and provide distinct frameworks for heirs to renounce inheritance, in terms of the legal basis, procedures, and consequences. This research employs a normative juridical method, drawing on statutory and comparative approaches and supported by primary and secondary legal materials. The findings indicate that under the Civil Code, renunciation of inheritance must be explicitly declared before a District Court and is absolute, resulting in the heir being considered never to have existed in the line of succession. In contrast, under KHI, renunciation is effected through the mechanism of takharuj, based on mutual agreement among heirs, without eliminating the heir's legal status. These differences significantly affect inheritance rights, especially concerning the descendants of the renouncing heir. This study highlights that the Civil Code emphasizes legal certainty and individual protection, whereas Islamic Law prioritizes deliberation, equity, and family protection.