Pengaturan Wakaf dan Sinergi Kelembagaan Wakaf di Indonesia

Wakaf adalah salah satu instrumen penting dalam hukum Islam yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat. Di Indonesia, pengelolaan wakaf telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai landasan hukum utama. Regulasi ini menegaskan pentingnya tata kelola wakaf yang profesional, akuntabel, dan produktif. Namun, dalam tataran implementasi, hukum administrasi wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengaturan hukum administrasi wakaf dalam mendukung tata kelola wakaf serta mengetahui bagaimana setiap lembaga terkait memiliki peran dan membangun sinergi kelembagaan yang ideal dengan metode penelitian hukum normatif. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang administrasi wakaf meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, dan Peraturan Teknis yang dikeluarkan oleh Kementrian/Lembaga terkait. Inovasi program dan Kebijakan terbaru yang ditetapkan oleh Lembaga terkait peningkatan literasi wakaf, peningkatan kompetensi nazir, pembentukan pusat kajian dan transformasi wakaf, transformasi digital sertipikat tanah, dan digitalisasi arsip desa terutama arsip pertanahan menunjukkan bahwa sistem hukum administrasi wakaf di indonesia cukup progresif dalam menjawab tantangan dan hambatan implementasi peraturan perundang-undangan.

==================================================================================================

Waqf is a crucial instrument in Islamic law, playing a strategic role in supporting the social and economic development of the Muslim community. In Indonesia, waqf management has evolved significantly, particularly following the enactment of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, which serves as the primary legal framework. This regulation underscores the importance of professional, accountable, and productive waqf governance. However, at the implementation level, the administrative legal framework for waqf in Indonesia continues to face various challenges. This study employs a normative legal research method to examine the administrative regulations governing waqf and to understand the roles of relevant institutions and how they establish ideal institutional synergy. The legislative framework governing waqf administration comprises Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, Government Regulation Number 25 of 2018, and technical regulations issued by relevant ministries and agencies. Recent program innovations and policies—such as initiatives to boost waqf literacy, enhance *nazir* (waqf manager) competence, establish waqf study and transformation centers, digitize land certificates, and digitize village archives (particularly land records)—demonstrate that Indonesia's waqf administrative legal system is sufficiently progressive in addressing the challenges and obstacles associated with implementing these regulations.