Dispensasi Kawin dan Kepastian Hukum: Analisis Maqāṣid al-Syarī‘ah atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 32 Tahun 2024

Abstrak: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyeragamkan batas usia perkawinan pada sembilan belas tahun, namun Pasal 7 ayat (2) tetap menyediakan klausul dispensasi tanpa standar penilaian yang terukur. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama memperlihatkan penurunan permohonan dispensasi dari 64.196 perkara pada 2019 menjadi 32.400 perkara pada 2024, sementara Badan Pusat Statistik masih mencatat prevalensi perkawinan anak sebesar 5,90 persen dan lembaga peradilan sendiri memperingatkan meningkatnya perkawinan tidak tercatat. Penelitian ini mengkaji Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak sebagai instrumen penataan dispensasi kawin. Dengan metode penelitian hukum normatif, peraturan tersebut diposisikan sebagai bahan hukum primer sekaligus unit analisis, dibaca pasal demi pasal, lalu diuji dengan trilogi nilai dasar hukum Gustav Radbruch dan pembacaan maqāṣid al-syarī‘ah berjenjang. Penelitian menemukan bahwa kelemahan rezim dispensasi tidak terletak pada perumusan norma, melainkan pada kepastian penerapannya. Berbeda dari anggapan bahwa peraturan ini bekerja sebagai penghadang pra-yudisial, pembacaan cermat atas seluruh pasalnya menunjukkan bahwa ia tidak menutup akses ke pengadilan, melainkan menyediakan infrastruktur pembuktian dan pendampingan di sekitar permohonan, terutama melalui rekomendasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atas permintaan Pengadilan Agama. Sumbangan utamanya karena itu bersifat epistemik, bukan prohibitif. Dalam perspektif maqāṣid, pengetatan tersebut dibenarkan bukan karena sekadar bersesuaian dengan ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-nafs, dan ḥifẓ al-‘aql, melainkan melalui penimbangan yang menempatkan mudarat yang pasti di atas manfaat yang spekulatif. Penelitian ini juga menunjukkan batasnya: ketiadaan sanksi dan protokol bagi permohonan yang tidak diteruskan menyisakan ruang bagi perpindahan perkawinan anak ke luar pencatatan negara.

===================================================================================================

Abstract: Law Number 16 of 2019 standardised the minimum age of marriage at nineteen years, yet Article 7 paragraph (2) retains a dispensation clause that lacks measurable assessment standards. Data from the Directorate General of Religious Judicature record a decline in dispensation petitions from 64,196 cases in 2019 to 32,400 cases in 2024, while Statistics Indonesia still reports a child marriage prevalence of 5.90 per cent and the judiciary itself warns of rising unregistered marriages. This study examines Surabaya Mayor Regulation Number 32 of 2024 on the Prevention of Child Marriage as an instrument for governing marriage dispensation. Employing normative legal research, the regulation is treated as the primary legal material and the unit of analysis, examined article by article and tested against Gustav Radbruch’s triad of legal values and a graded reading of maqāṣid al-syarī‘ah. The study finds that the deficiency of the dispensation regime lies not in the formulation of the norm but in the certainty of its application. Contrary to the assumption that the Regulation operates as a pre-judicial barrier, a close reading shows that it does not obstruct access to the court; rather, it supplies the evidentiary and assistive infrastructure surrounding the petition, most notably through the recommendation of the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children at the request of the Religious Court. Its principal contribution is therefore epistemic rather than prohibitive. From a maqāṣid perspective, the tightening is justified not by mere conformity with ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-nafs and ḥifẓ al-‘aql, but through a weighing in which certain harm outweighs speculative benefit. The study also identifies the Regulation’s limitation: the absence of sanctions and of a protocol for rejected petitions leaves room for child marriage to migrate beyond state registration.