Paradigma Politik Ekonomi Hukum dalam Kebijakan Ekspor Nikel di Indonesia

strak
Larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia menarik perhatian internasional yang signifikan karena dianggap tidak konsisten dengan kewajiban di bawah Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) 1994. Meskipun pemerintah Indonesia membenarkan kebijakan downstreaming sebagai strategi untuk memperkuat industrialisasi domestik dan mendukung transisi energi bersih global, pelaksanaannya juga menimbulkan konsekuensi sosial-lingkungan yang substansial, termasuk deforestasi, degradasi ekologi, dan marginalisasi komunitas adat di wilayah pertambangan. Kondisi-kondisi ini menunjukkan ketegangan kompleks antara kewajiban perdagangan internasional, pembangunan ekonomi, tujuan transisi energi, dan kekhawatiran keberlanjutan. Artikel ini membahas: (1) bagaimana kebijakan ekspor nikel Indonesia selaras dengan hukum perdagangan internasional, khususnya di bawah kerangka GATT/WTO; dan (2) pengembangan kerangka politik, ekonomi, dan hukum untuk tata kelola nikel yang berkelanjutan dan adil. Dengan menggunakan metode sosial-hukum, studi ini menggabungkan analisis hukum doktrinal dengan realitas sosial-ekonomi empiris. Analisis ini dipandu oleh Energy Trilemma Framework, yang menekankan keseimbangan antara keamanan energi, kesetaraan energi, dan keberlanjutan lingkungan. Artikel ini berpendapat bahwa tata kelola nikel Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih seimbang dan terintegrasi yang mendamaikan kepatuhan hukum perdagangan internasional, manfaat ekonomi, transisi energi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial guna mencapai pembangunan nasional jangka panjang dan inklusif.

===============================================================================================

Indonesia’s prohibition on nickel ore exports has attracted significant international attention due to its perceived inconsistency with obligations under the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. Although the Indonesian government justifies the downstreaming policy as a strategy to strengthen domestic industrialization and support the global clean energy transition, its implementation has also generated substantial socio-environmental consequences, including deforestation, ecological degradation, and the marginalization of indigenous communities in mining regions. These conditions demonstrate the complex tension between international trade obligations, economic development, energy transition objectives, and sustainability concerns. This article examines: (1) how Indonesia’s nickel export policy aligns with international trade law, particularly under the GATT/WTO framework; and (2) the development of political, economic, and legal frameworks for sustainable and equitable nickel governance. Using a socio-legal method, this study combines doctrinal legal analysis with empirical socio-economic realities. The analysis is guided by the Energy Trilemma Framework, which emphasizes the balance between energy security, energy equity, and environmental sustainability. This article argues that Indonesia’s nickel governance requires a more balanced and integrated approach that reconciles international trade law compliance, economic benefit, energy transition, environmental sustainability, and social justice in order to achieve long-term and inclusive national development.