Desain Kebijakan Integrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Sukadiono, Sukadiono and Labib, Ahmad and Nasrullah, Dede and SEPTIANA, KIKI and AMBARWATI, AGNES Desain Kebijakan Integrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Fakultas Ilmu Kesehatan.

Preview

PDF (Laporan Penelitian ) Download (3MB) | Preview

Abstract

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai dilaksanakan per Januari 2014. JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi pelaksana dari JKN. Pada fase-fase awal, pelaksanaan JKN menghadapi berbagai kendala dalam aspek kepesertaan, pembiayaan, dan pelayanan kesehatan. Selain itu, JKN juga menimbulkan masalah baru bagi pemerintah daerah yang sejak awal sudah menyelenggarakan program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Masalah itu terkait dengan posisi kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program jamkesda di tengah program JKN yang bersifat sentralistik. Banyak kasus dimana pemerintah daerah menghapus program jamkesda karena menghindari tumpah tindih program jamkesda dengan JKN, padahal cakupan kepesertaan dan pembiayaan JKN belum mampu mengcover seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menhadapi persoalan yang sama dengan pemerintah daerah yang lain. Akan tetapi Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat kebijakan untuk tetap menyelenggarakan program Jamkesda sebagai pelapis JKN. Kebijakan tersebut akan tetap dilakukan sampai JKN mampu memperluas jangkauan kepesertaan dan pembiayaan kepada segenap masyarakat Jawa Timur. Namun perlu digarisbawahi bahwa kebijakan tersebut tidak dirumuskan secara sistematis untuk mewujudkan cita-cita jaminan kesehatan semesta (universal health coverage) bagi seluruh masyarakat Jawa Timur sebagaimana diamanahkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur. Akibatnya, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait Jamkesda hanya bersifat antisipatif dan responsif belaka. Atas dasar persoalan tersebut, maka kami menyusun penelitian kebijakan ini dengan tujuan untuk membantu pemerintah provinsi menyusun kebijakan jaminan kesehatan semesta (universal health coverage) di Jawa Timur. Rumusan kebijakan itu akan disusun secara sinergis dengan roadmap pencapai total coverage program JKN. Dengan demikian, program Jamkesda tidak tumpang tindah dengan JKN, namun sebaliknya saling mengisi, mendukung dan bersinergi dalam upaya pencapaian total coverage dilevel local Jawa Timur. Penelitian akan dilakukan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun. Penelitian tahun pertama bertujuan untuk merumuskan kebijakan jaminan kesehatan semesta di Jawa Timur dalam aspek kepesertaan. Sedangkan tahun kedua bertujuan untuk merumuskan kebijakan jaminan kesehatan semesta di Jawa Timur dalam aspek pembiayaan dan pelayanan kesehatan. Secara metodologis, jenis penelitian ini merupakan penelitian kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini harus menemukan, mengkoreksi, dan mengevaluasi kebijakan yang dirumuskan pemerintah daerah, serta faktor-faktor social, ekonomi dan kesehatan yang menjadi dasar pengambilan kebijakan

Item Type:	Other
Subjects:	R Medicine > R Medicine (General) R Medicine > RT Nursing
Divisions:	Laporan Penelitian
Depositing User:	DEDE NASRULLAH NASRULLAH
Date Deposited:	02 Sep 2020 06:20
Last Modified:	07 Sep 2020 10:02
URI:	http://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/4312

Actions (login required)

View Item