Desain Kebijakan Integrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai dilaksanakan per Januari 2014. JKN
merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi pelaksana dari JKN. Pada fase-fase awal,
pelaksanaan JKN menghadapi berbagai kendala dalam aspek kepesertaan, pembiayaan, dan
pelayanan kesehatan. Selain itu, JKN juga menimbulkan masalah baru bagi pemerintah
daerah yang sejak awal sudah menyelenggarakan program jaminan kesehatan daerah
(Jamkesda). Masalah itu terkait dengan posisi kebijakan pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan program jamkesda di tengah program JKN yang bersifat sentralistik.
Banyak kasus dimana pemerintah daerah menghapus program jamkesda karena menghindari
tumpah tindih program jamkesda dengan JKN, padahal cakupan kepesertaan dan pembiayaan
JKN belum mampu mengcover seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menhadapi persoalan yang sama dengan
pemerintah daerah yang lain. Akan tetapi Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat
kebijakan untuk tetap menyelenggarakan program Jamkesda sebagai pelapis JKN. Kebijakan
tersebut akan tetap dilakukan sampai JKN mampu memperluas jangkauan kepesertaan dan
pembiayaan kepada segenap masyarakat Jawa Timur. Namun perlu digarisbawahi bahwa
kebijakan tersebut tidak dirumuskan secara sistematis untuk mewujudkan cita-cita jaminan
kesehatan semesta (universal health coverage) bagi seluruh masyarakat Jawa Timur
sebagaimana diamanahkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur. Akibatnya, kebijakan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur terkait Jamkesda hanya bersifat antisipatif dan responsif belaka. Atas dasar
persoalan tersebut, maka kami menyusun penelitian kebijakan ini dengan tujuan untuk
membantu pemerintah provinsi menyusun kebijakan jaminan kesehatan semesta (universal
health coverage) di Jawa Timur. Rumusan kebijakan itu akan disusun secara sinergis dengan
roadmap pencapai total coverage program JKN. Dengan demikian, program Jamkesda tidak
tumpang tindah dengan JKN, namun sebaliknya saling mengisi, mendukung dan bersinergi
dalam upaya pencapaian total coverage dilevel local Jawa Timur.
Penelitian akan dilakukan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun. Penelitian tahun pertama
bertujuan untuk merumuskan kebijakan jaminan kesehatan semesta di Jawa Timur dalam
aspek kepesertaan. Sedangkan tahun kedua bertujuan untuk merumuskan kebijakan jaminan
kesehatan semesta di Jawa Timur dalam aspek pembiayaan dan pelayanan kesehatan.
Secara metodologis, jenis penelitian ini merupakan penelitian kebijakan. Oleh karena
itu, penelitian ini harus menemukan, mengkoreksi, dan mengevaluasi kebijakan yang
dirumuskan pemerintah daerah, serta faktor-faktor social, ekonomi dan kesehatan yang
menjadi dasar pengambilan kebijakan