Jaminan dan Hak Tanggungan atas Objek Milik Pihak Ketiga dalam Akad Pembiayaan Murabahah, Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2024/PA.Gs)

Tujuan dan penelitian ini adalah untuk mendudukkan konsep Asas legalitas formil,karena asas legalitas Formil bukan satu-satunya asas standarisasi dalam praktek ekonomi syariah dalam mewujudkan keadilan substantive1, karena keadilan saat ini masih jauh dari rasa adil, Praktek Riba, Maysir,Gharar, Dharar,Suht, tadlis, Risywah masih mewarnai dalam pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi syariah, kondisi ini pada umumnya masih dilakukan oleh bank-bank syariah dan unit-unit lembaga keuangan syariah.
Maka untuk tercapainya kepatuhan syariah (sharia compliance) yang bertujuan menegakkan nilai nilai keadilan dan kemaslahatan, perlu sosialisasi dalam standarisasi mengukur nilai nilai keadilan dan kemaslahatan melalui pembangunan penguatan Norma Hukum Ekonomi syariah yang berbasis Islam dan Pembangunan Instrumen Penegakan Hukum Acara ekonomi syariah dalam upaya penegakan hukum dalam sengketa ekonomi syariah.
Metode deskriptif penelitian adalah instrument dalam kajian dengan menganalisis bukti bukti yang telah dihadirkan didepan sidang di Pengadilan Negeri Gresik sebagai fakta hukum adanya peristiwa hukum yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang berbasis syariah dalam praktek pengetrapan obyek jaminan, obyek murabahah, dan obyek hak tanggungan yang menjadi milik pihak ketiga, hasil penelitian ini adalah bagian pembangunan tata klola skema akad-akad dalam murabahah untuk limitative praktek perbankan syariah demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi pelaku usaha dan nasabah.

========================================================================

The purpose of this research is to establish the concept of the Principle of Formal Legality.The principle of Formal Legality is not the only principle of standardization in the practice of Islamic economics in realizing substantive justice, because justice is currently still far from fair. The practice of Riba, Maysir, Gharar, Dharar, Suht, tadlis, Risywah still colors the implementation of Islamic economic business activities. This condition is generally still carried out by Islamic banks and Islamic financial institution units.
Therefore, to achieve sharia compliance which aims to uphold the values of justice and welfare, it is necessary to socialize the standardization of measuring the values of justice and welfare through the development of strengthening Islamic-based Islamic Economic Legal Norms and the Development of Instruments for Enforcement of Islamic Economic Procedures in efforts to enforce the law in Islamic economic disputes.
The descriptive research method is an instrument in the research by analyzing the evidence that has been presented before the trial at the Gresik District Court as a legal fact of the existence of a legal event carried out by a sharia-based financial institution in the practice of implementing collateral objects, murabahah objects, and mortgage objects that belong to third parties. The results of this research are part of the development of the governance of the murabahah contract scheme for limiting sharia banking practices in order to realize justice and welfare for business actors and customers.