Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Isu hak pendidikan yang tidak merata pada anak, kerap menjadi permasalahan yang krusial. Karena pendidikan di anggap sebagai petunjuk perubahan, baik dari segi individu dan negara. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan pemerataan hak pendidikan yang sinkron dengan berlakunya aturan tersebut. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dan upaya pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami peran serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan hak pendidikan yang di sebabkan karena faktor hambatan, dan berdampak pada tidak terpenuhinya hak pendidikan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan temuan penelitian tersebut, pemerintah mengeluarkan program-program pendidikan dan dilakukan perubahan terhadap aspek pendidikan yang menjadi hambatan.

====================================================================================

The issue of unequal education rights for children is often a crucial problem. Because education is considered as a guide to change, both in terms of individuals and countries. This is the responsibility of the government in realizing equal distribution of the right to education in sync with the enactment of these regulations. Therefore, the formulation of the problem in this study is how the role and efforts of the government in fulfilling the right to education. So that the purpose of this study, to understand the role and efforts made by the government in overcoming the problems of the right to education caused by obstacles, and have an impact on the non-fulfillment of the right to education. This research is a normative juridical research that uses a statutory approach. Based on the results of this research, the government issued educational programs and made changes to aspects of education that became obstacles.