Pertanggungjawaban Pidana terhadap Distributor Peredaran Rokok Ilegal

Peredaran rokok illegal oleh distributor yang ada di Indonesia merupakan masalah yang serius dan berdampak negatif terhadap banyak aspek, termasuk ekonomi secara nasional, industri, hingga kesehatan umum. Makin maraknya rokok ilegal yang beredar bisa membuat pendapatan cukai negara menurun. Lebih lanjut, hal ini bahkan termasuk aspek yang bisa dianggap pelanggaran pidana yang mesti diberi perhatian lebih dikarnakan keberadaannya yang tak disadari sangat marak terjadi. Sejumlah produk yang dikenai cukai dalam konteks ini di antaranya tembakau, dan produk paling besarnya ialah rokok. Rokok inilah produk olahan tembakau yang populer di tengah publik. Dengan jumlah penggunanya yang besar diikuti pemberlakuan cukai yang tinggi , hal ini menjadikan munculnya oknum yang memanfaatkan peluany melalui penghindaran membayar cukai tersebut. Penelitian ini ditujukan dalam rangka menganalisis tindak pidana berkaitan peredaran rokok ilegal dan pertanggungjawaban pidananya bagi pelaku peredar rokok ilegal. Adapun metodenya dipergunakan metode yuridis normative melalui pendekatannya pada aturan UU Nomor 39 Tahun 2007 dan analisis hukum untuk memahami proses pertanggung jawaban pidana terhadap peredaran rokok ilegal. Temuan penelitian mengindikasikan, pertanggungjawaban pidana kepada peredaran rokok ilegal di Indonesia sangat jelas diregulasi melalui Undang-Undang Cukai, norma yang terkandung yaitu setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, ataupun memperjualbelikan rokok tanpa stiker cukai yang sah akan dikenakan pidana penjara dan denda. Pasal pada UU ini mengatur pidana penjara dan denda bagi mereka yang melanggar, dengan tujuan untuk mengurangi kerugian negara akibat penghindaran pajak. Temuan yang dihasilkan ini harapannya bisa menggambarkan secara jelas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap peredaran rokok illegal di Indonesia, serta memberikan regulasi yang lebih efektif dalam mengurangi peredaran rokok illegal.

================================================================================================

The unlawful distribution of cigarettes via wholesalers in Indonesia is a significant issue and has an adverse effect on the country's economy, industry, and public health. The occurrence of illegal cigarette circulation is able to lower the quantity of tobacco excise income received by the government. Since it is possible for us to come across illegal smokes without recognizing it, it is still necessary to take this type ofcrime into consideration. Tobacco products, such as cigarettes, are among the items that are subject to excise taxes. Cigarettes are the result of tobacco processing that is favored by the community, because of the many demands for cigarette production by the community and the high excise duty imposed by the government, many people try to avoid paying cigarette excise. The purpose ofthis study is to analyze criminal acts related to the circulation of illegal cigarettes and criminal liability for illegal cigarette dealers. The research method used is a normative juridical research method with a legislative approach Number 39 of2007 and legal analysis to understand the criminal liability process for the circulation of illegal cigarettes. The results of the study show that criminal liabilityfor the circulation ofillegal cigarettes in Indonesia is very clearly regulated in the Excise Law, the norm contained is that everyone who produces, distributes, or sells cigarettes without a valid excise sticker will be subject to imprisonment andfines. The article in this law regulates imprisonment andfines for those who violate, with the aim of reducing state losses due to tax evasion. The results ofthis study are expected to provide a clearpicture of criminal liability for the circulation of illegal cigarettes in Indonesia, as well as provide more effective regulations in reducing the circulation ofillegal cigarettes.