Perlindungan Hukum atas Pemutusan Relasi Kerja dalam Gig Economy Menurut Teori Philipus M. Hadjon

Perkembangan gig economy telah membawa perubahan signifikan terhadap pola hubungan kerja yang semakin fleksibel, berbasis tugas, dan tidak selalu terikat pada hubungan kerja konvensional. Fleksibilitas tersebut di satu sisi memberikan peluang ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kerentanan gig worker terhadap pemutusan relasi kerja secara sepihak tanpa mekanisme perlindungan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar antara penyedia kerja dan gig worker dalam relasi kerja, sebagaimana juga terlihat dalam praktik pemutusan hubungan kerja yang menempatkan pekerja pada posisi rentan ketika pengakhiran hubungan kerja dilakukan secara sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum atas pemutusan relasi kerja dalam gig economy dengan menggunakan perspektif Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi gig worker dalam konteks pemutusan relasi kerja belum diatur secara komprehensif dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Perlindungan yang tersedia cenderung bersifat represif, yakni baru hadir setelah terjadinya sengketa, sementara perlindungan preventif belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang mampu memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi gig worker dalam menghadapi risiko pemutusan relasi kerja.

======================================================================================================

The The development of the gig economy has brought significant changes to employment patterns, which are increasingly flexible, task- based, and not always tied to conventional employment relationships. On the one hand, this flexibility provides economic opportunities; on the other hand, it raises legal issues, particularly regarding the vulnerability of gig workers to unilateral termination without adequate protection mechanisms. This situation indicates an imbalance in bargaining power between employers and gig workers, as reflected in termination practices that place workers in a vulnerable position when employment is terminated unilaterally. This study aims to analyze the forms of legal protection against termination in the gig economy from the perspective of Philipus M. Hadjon's Legal Protection Theory. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results show that legal protection for gig workers in cases of termination has not been comprehensively regulated within the Indonesian labor law system. Existing protection tends to be repressive, meaning it is only available after disputes arise, while preventive protection remains inadequate. Therefore, it is necessary to strengthen regulations to provide legal certainty and justice for gig workers facing the risk of termination.