Analisis Perbandingan Normatif Mengenai Kedudukan Serikat Pekerja dalam Penetapan Upah Minimum antara Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Penelitian ini mengnalisis kedudukan dan peran serikat pekerja dalam penetapan upah minimum sebelum dan sesudah berlakunya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sebelum diberlakukannya regulasi tersebut, mekanisme penetapan upah minimum didasarkan pada prinsip Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirumuskan melalui perundingan tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja di Dewan Pengupahan. Namun, setelah berlakunya Undang - Undang Cipta Kerja, dasar penetapan upah bergeser menjadi formula yang dihitung berdasarkan variabel makroekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga ruang partisipasi serikat pekerja menjadi semakin terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif (comparative approach) untuk membandingkan pengaturan hukum sebelum dan sesudah perubahan regulasi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan per Undang - Undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi dalam sistem pengupahan telah menggeser kedudukan serikat pekerja dari posisi strategis dalam perundingan ke posisi konsultatif yang terbatas pada pemberian rekomendasi. Implikasi hukum dari perubahan tersebut berpotensi melemahkan perlindungan terhadap hak pekerja atas pengupahan yang layak, serta menimbulkan ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan prinsip keadilan sosial sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi normatif terhadap kebijakan pengupahan nasional agar tetap mencerminkan nilai keadilan dan perlindungan pekerja.

================================================================================

This study analyzes the position and role of labor unions in minimum wage determination before and after the enactment of law number 6 of 2023 concerning job creation and its implementing regulations, specifically government regulation number 36 of 2021 concerning wages. Prior to the enactment of this regulation, the minimum wage determination mechanism was based on the decent living needs (Kebutuhan Hidup Layak or KHL) principle, formulated through tripartite negotiations between the government, employers, and labor unions in the wage council. However, after the enactment of the job creation law, the basis for wage determination shifted to a formula calculated based on macroeconomic variables such as inflation and economic growth, thereby limiting the scope for labor union participation. This study used a normative legal research method with a comparative approach to compare legal arrangements before and after regulatory changes. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, legal doctrine, and previous research findings. The results indicated that regulatory changes in the wage system have shifted the position of labor unions from a strategic position in the negotiations to a consultative position limited to providing recommendations. The legal implications of these changes have the potential to weaken the protection of workers’ rights to decent wages and create an imbalance between economic interests and the principles of social justice as guaranteed by the constitution. Therefore, a normative evaluation of national wage policies is necessary to ensure they continue to reflect the values of justice and worker protection.