Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Online Sistem Pre-Order (Studi Kasus Ai Estetika Klinik Kota Bengkulu)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya praktik jual beli dengan sistem pre-order (PO) dalam transaksi perdagangan, khususnya pada usaha yang menjual produk berdasarkan pesanan konsumen. Sistem pre-order memiliki karakteristik yang serupa dengan akad salam dalam Hukum Ekonomi Syariah, yaitu pembayaran dilakukan terlebih dahulu sedangkan barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa permasalahan seperti pembayaran yang tidak dilakukan secara penuh di awal akad, ketidaksesuaian spesifikasi barang, pembatalan sepihak, serta keterlambatan penyerahan barang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli salam dengan sistem pre-order dan menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya praktik jual beli dengan sistem pre-order (PO) dalam transaksi perdagangan, khususnya pada usaha yang menjual produk berdasarkan pesanan konsumen. Sistem pre-order memiliki karakteristik yang serupa dengan akad salam dalam Hukum Ekonomi Syariah, yaitu pembayaran dilakukan terlebih dahulu sedangkan barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa permasalahan seperti pembayaran yang tidak dilakukan secara penuh di awal akad, ketidaksesuaian spesifikasi barang, pembatalan sepihak, serta keterlambatan penyerahan barang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli salam dengan sistem pre-order dan menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme transaksi sistem pre-order dilakukan melalui pemesanan barang terlebih dahulu oleh konsumen, kemudian dilanjutkan dengan pembayaran dan proses produksi atau penyediaan barang oleh penjual. Dari aspek rukun akad salam, praktik pre-order telah memenuhi unsur adanya para pihak yang berakad, sighat akad, objek akad, dan harga yang disepakati. Namun, dari aspek syarat akad salam masih ditemukan praktik pembayaran yang dilakukan secara bertahap sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan akad salam yang mensyaratkan pembayaran secara penuh pada saat akad. Dari aspek kejelasan objek, sebagian besar spesifikasi produk telah dijelaskan kepada konsumen, meskipun masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan deskripsi yang diberikan. Berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah, praktik pre-order pada dasarnya diperbolehkan dan memiliki kesesuaian dengan akad salam selama memenuhi rukun dan syarat akad, tidak mengandung unsur gharar, tadlis, riba, maupun kedzaliman, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kerelaan para pihak.

=============================================================================

This research is motivated by the increasing prevalence of pre-order (PO) sales practices in trade transactions, particularly in businesses that sell products based on customer orders. The pre-order system has characteristics similar to the salam contract (Akad Salam) in Sharia Economic Law, where payment is made in advance. At the same time, the goods are delivered on time. However, in practice, several issues remain, such as payments not being made in full at the beginning of the contract, discrepancies in product specifications, unilateral cancellations, and delays in the delivery of goods. Therefore, this research aims to analyze the practice of salam transactions with a pre-order system and assess its compliance with the principles of Sharia Economic Law. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach and case study. Data sources were obtained through interviews, observations, and documentation. The research informants consist of business owners, employees, and consumers involved in pre-order transactions.The research results show that the transaction mechanism of the pre-order system involves consumers initially ordering goods, followed by payment and the seller's production or provision of the goods. From the perspective of the pillars of the salam contract, the pre-order practice has met the requirements for the parties to the contract, the contract wording, the contract object, and the agreed price. However, from the perspective of the salam contract conditions, there are still practices of payment in installments that do not fully comply with the salam contract provisions requiring full payment at the time of the contract. From the perspective of object clarity, most product specifications have been explained to consumers, although some discrepancies between the received goods and the provided description remain. Based on the analysis of Sharia Economic Law, the pre-order practice is fundamentally permissible and aligns with the salam contract as long as it meets the pillars and conditions of the contract, does not contain elements of gharar, tadlis, riba, or oppression, and is carried out based on the principles of justice, transparency, and mutual consent of the parties.