Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Manajemen Sumber Daya dengan Teknologi Sistem Informasi di Rumah Sakit Bhayangkara Blora

Penelitian ini menganalisis implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di Rumah Sakit Bhayangkara Blora dengan mengintegrasikan perspektif implementasi kebijakan pemerintah dan manajemen sumber daya manusia. Latar belakang: penelitian didasarkan pada urgensi adaptasi teknologi informasi dalam mendukung transformasi digital pada fasilitas kesehatan tingkat daerah, khususnya rumah sakit yang baru beroperasi, serta tuntutan pelayanan publik yang mengutamakan kecepatan, akurasi, dan efisiensi operasional berbasis data. Tujuan Penelitian: menganalisis pengaruh implementasi kebijakan pemerintah dan manajemen sumber daya manusia terhadap implementasi Teknologi SIMRS. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif-korelasional. Sampel penelitian terdiri atas 103 responden yang dipilih melalui teknik simple random sampling dari berbagai unit pelayanan rumah sakit. Analisis data: menggunakan regresi logistik ordinal untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap tingkat implementasi Teknologi SIMRS. Hasil penelitian: menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi Teknologi SIMRS dengan koefisien regresi sebesar 1,562, nilai Wald sebesar 19,136, dan signifikansi 0,000. Nilai Odds Ratio sebesar 4,768 menunjukkan bahwa peningkatan satu satuan Implementasi Kebijakan Pemerintah meningkatkan odds tercapainya kategori implementasi SIMRS yang lebih tinggi sebesar 4,768 kali, dengan asumsi Manajemen SDM konstan. Manajemen SDM (X2) juga berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien regresi sebesar 1,271, nilai Wald sebesar 12,638, dan signifikansi 0,000. Nilai Odds Ratio sebesar 3,564 menunjukkan bahwa peningkatan satu satuan Manajemen SDM meningkatkan odds tercapainya kategori implementasi SIMRS yang lebih tinggi sebesar 3,564 kali, dengan asumsi Implementasi Kebijakan Pemerintah konstan. Kesimpulan: temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIMRS tidak hanya ditentukan oleh regulasi pemerintah, tetapi juga oleh kualitas manajemen sumber daya manusia dalam mendukung proses adaptasi teknologi. Sinergi antara kebijakan pemerintah, tata kelola manajemen, pengembangan kompetensi, pelatihan staf, dan kesiapan infrastruktur teknologi menjadi faktor penting dalam mewujudkan implementasi SIMRS yang efektif dan berkelanjutan.

================================================================================================

This study analyzes the implementation of the Hospital Management Information System (HMIS/SIMRS) at Bhayangkara Blora Hospital by integrating the perspectives of government policy implementation and human resource management. Background: The study was motivated by the urgent need to adapt information technology to support digital transformation in regional healthcare facilities, particularly newly established hospitals, as well as the increasing demands for public services that prioritize speed, accuracy, and data-driven operational efficiency. Objective: This study aimed to analyze the effects of government policy implementation and human resource management on the implementation of the Hospital Management Information System (HMIS/SIMRS). Methods: A quantitative approach with a descriptive-correlational design was employed. The study sample consisted of 103 respondents selected using simple random sampling from various hospital service units. Data were analyzed using ordinal logistic regression to examine the effects of the independent variables on the level of HMIS implementation. Results: The findings demonstrated that Government Policy Implementation (X1) had a positive and statistically significant effect on HMIS implementation, with a regression coefficient of 1.562, a Wald statistic of 19.136, and a significance level of 0.000. The Odds Ratio (OR) of 4.768 indicated that a one-unit increase in Government Policy Implementation increased the odds of achieving a higher category of HMIS implementation by 4.768 times, while Human Resource Management was held constant. Human Resource Management (X2) also had a positive and statistically significant effect, with a regression coefficient of 1.271, a Wald statistic of 12.638, and a significance level of 0.000. The Odds Ratio of 3.564 indicated that a one-unit increase in Human Resource Management increased the odds of achieving a higher category of HMIS implementation by 3.564 times, while Government Policy Implementation was held constant. Conclusion: The findings indicate that the successful implementation of HMIS is determined not only by government regulations and policies but also by the quality of human resource management in supporting technological adaptation. Synergy among government policies, management governance, competency development, staff training, and technological infrastructure readiness is essential for achieving effective and sustainable HMIS implementation.