MENGKRITISI PENGATURAN DAN PENEGAKAN SANKSI PIDANA PERBURUHAN

Hukum perburuhan adalah hukum fungsional, memiliki sifat publik dan privat. Salah satu sisi publik dari hukum perburuhan adalah hukum pidana. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengaturan sanksi pidana perburuhan sudah memberikan jaminan kepastian hukum bagi buruh. Metode yang digunakan untuk membahas masalah kajian ini adalah yuridis normatif dengan statute approach. Hasil dari kajian ini adalah adanya kekaburan pengaturan substansi dan prosedur pada sanksi perburuhan. Kekaburan pada subyek hukum yang dapat diancam sanksi pidana perburuhan. Kekaburan pada obyek hukum atas suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perburuhan serta belum sesuainya sanksi pidana perburuhan dengan kualitas perbuatan dikaitkan dengan keadilan substansi. Kekaburan pada prosedur, terletak pada lembaga yang berwenang untuk melakukan penegakan sanksi pidana perburuhan. Kekaburan pada pengaturan sanksi pidana perburuhan berakibat pada lemahnya penegakan sanksi pidana perburuhan. Pengaturan sanksi pidana perburuhan belum memberikan jaminan perlindungan hukum bagi buruh.
Kata kunci
Perlindungan hukum, keadilan substansi, sanksi pidana perburuhan.