TANGGUNG JAWAB PENYIDIK DALAM KASUS SALAH TANGKAP

“Negara Indonesia dalah Negara hukum”, istilah Negara tersebut dimuat dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3). Dalam konsep Negara hukum tersebut, idealnya bahwa yang harus dijadikan ujung tombak dalam kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan instrument penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam peradilan pidana, dalam beberapa kasus melakukan tindakan diluar prosedur yang mengakibatkan terjadinya kasus salah tangkap. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk pertanggungjawaban penyidik Polri yang melakukan salah tangkap. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan (statue approach). Penyidik Polri yang melakukan salah tangkap dapat dipidana sesuai yang tertulis dalam pasal 422 KUHP dan dijatuhi sanksi Kode Etik karena melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP).