PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN DALAM TINDAK PIDANA TRAFFICKING

Perkembangan masyarakat pada era globalisasi ini rupanya ada kaitannya pula pada dunia kejahatan. Salah satunya yaitu kejahatan tang berkaitan dengan Human Trafficking.Indonesia secara tidak langsung memiliki beberapa peran dalam trafficking. Tindak kejahatan ini kian hari makin marak terjadi di lingkungan masyarakat dan sangat meresahkan. Masalah dalam penelitian ini adalah bentuk jawaban dan akibat hukum bagi pelaku pemalsuan dokumen dalam tindak pidana trafficking penelitian ini ini menggunakan perundang-undangan (statue approch ). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa bentuk pertanggung jawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen di atur dalam pasal 19 UUPTPPO dan Pasal 1 angka 4 UU No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pasal 263 KUHP dan akibat hukum pidana bagi pelaku pemalsuan dokumen dalam tindakan pidaan trafficking di atur dalam Pasal 19 dan Pasal 1 ayat (1) UU No 21 tahun 2007 pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan Pasal 263 KUHP