Scripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan pandangan
hakim tentang putusan cerai talak yang menetapkan pemberian mut’ah kepada
wanita atau istri sebelum ikrar talak pada perkara no: 1333/Pdt.G/2016/PA.Bjn
serta bagai mana kedudukan pemberian mut’ah sebelum ikrar talak menurut
hukum islam dan hukum formil.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang
menekankan pada kualitas dan pemahaman deskriptif pada putusan Pengadilan
Agama Bojonegoro . dengan menggunakan pendekatan melihat objek hukum
yang berkaitan dengan undang-undang. Sumber data yang di peroleh melalui studi
pustaka dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Bojonegoro.
Kemudian menarik kesimpulan dari satu permasalahan yang bersifat umum
terhadap permasalahan yang di hadapi.
Penelitian ini menunjukan bahwa suami yang menceraikan istrinya
mempunyai kewajiban untuk membayar mut’ah kepada mantan istrinya
sebagaimana yang di jelaskan pada kompilasi hukum islam (KHI) pasal 149 ayat
(a) bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan swami wajib
memberikan mut’ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau
benda, kecuali istri tersebut qobla dukhul. Akan tetapi pada perkara Nomor:
1333/Pdt.G/2016/PA.Bjn majlis hakim memaksa kepada suami untuk
memberikan mut’ah kepada istrinya sebelum ikrar talak yang tentu tanpa ikrar
talak maka talak itu belum jatuh.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa: pertama,
pertimbangan hakim pada putusan Nomor: 1333/Pdt.G/2016/PA.Bjn tentang
pemberian mut’ah sebelum ikrar talak didasar kan pada fungsi hukum itu sendiri
yaitu memberikan rasa keadilan dan memberikan manfaat pada kedua belah pihak
yaitu suami dan istri dalam hal ini seharusnya hakim menyebutkan dasar hukum
yang sesuai . Kedua, jika diberlaukan sesuai dengan pasal 149 ayat (a) Kompilasi
Hukum Islam maka akan cenderung merugikan pihak istri karena jika swami
diberikan keringanan membayar mutah setelah ikrar talak maka swami tersebut
cenderung melalaikan kewajibanya dengan berbagai alasan.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis memberikan saran kepada
para hakim untuk lebih memerhatikan landasan hukum yang di gunakan dalam
memutuskan perkara ini dan menunjukannya kepada pelaku hukum yang lain
yaitu dua belah pihak yang berperkara agar tidak terjadi kesalah fahaman ketika
salah satu dari mereka adalah orang yang memahami hukum.