Akad perkawinan dikatakan sah, apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-
syarat dan rukun-rukun yang lengkap, sesuai dengan ketentuan Agama. Wali dalam
perkawinan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi, apabila tidak ada wali maka
perkawinan dianggap tidak sah. Dalam Permenag Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 Ayat (1)
yang mana dalam pasal tersebut jika mempelai wanita yang akan menikah tidak mempunyai
wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau
berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. Oleh karena
itu, penulis mengangkat persoalan mengenai Praktik Permohonan Wali Hakim Alasan
Masa>fat Al-Qas{r (Studi Kasus KUA Sukolilo Surabaya).
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) penelitian ini untuk
menjawab rumusan masalah bagaimana praktik permohonan wali hakim alasan
Masa>fat Al-
Qas{r di KUA Sukolilo Surabaya dan bagaimana analisis praktik permohonan wali
hakim alasan
Masa>fat Al-Qas{r di KUA Sukolilo Surabaya Prespektif Hukum Positif.
Objek penelitian Kepala KUA Sukolilo dan penelitian dilaksakan di KUA Sukililo dengan
pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil kesimpulan atau jawaban dari rumusan
masalah hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik permohonan wali hakim alasan
Masa>fat Al-Qas{r di KUA Sukolilo yakni perkawinan dengan wali hakim alasan
Masa>fat
Al-Qas{r disarankan oleh Kepala KUA Sukolilo Surabaya membuat Surat Taukil Wali Bil
Kitabah dalam peraturan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama R.I. Nomor:
B- 039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019 Nomor 4 dan Permenag Nomor 20 Tahun 2019. Analisis
Praktik Permohonan Wali Hakim Alasan
Masa>fat Al-Qas{r di KUA Sukolilo Surabaya
Perspektif Hukum Positif dengan diarahkan membuat Surat Taukil wali bil kitabah sudah
sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan Surat Edaran
Dirjen Bimas Islam Nomor B- 039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019