Pengasuhan/pemeliharaan (hadonah) anak yang belum mumayyiz diatur
dalam Pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam : “Pemeliharaan anak yang
belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” dan
disebutkan dalam hadis nabi s}allalla>hu ‘alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh
abu dawud : “seorang ibu lebih berhak terhadap anaknya selama ia belum
menikah lagi” namun dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya No.
5159/Pdt.G/2018/PA.sby hak pemeliharaan anak yang berusia di bawah 2 tahun
diberikan kepada ayah
Dari latar belakang masalah tersebut penulis merumuskan masalah
menjadi 2 yaitu 1) Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya
dalam memutuskan pengasuhan anak yang belum mumayyiz No.
5159/Pdt.G/2018/PA.sby?, 2) Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama
Surabaya dalam perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif?
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research)
berupa dokumen putusan Pengadilan Agama Surabaya No.
5159/Pdt.G/2018/PA.sby dan dalam menganalisanya menggunakan analisis
kualitatif deskriptif terhadap isi (Content Analysis) putusan tersebut
Hasil dari penelitian ini di antaranya adalah Hakim Pengadilan Agama
Surabaya dalam pertimbangannya lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi
anak dengan mengesampingkan Pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam
disebabkan ibu tidak peduli dan jarang menengok anak sehingga demi
kepentingan terbaik bagi anak hak pengasuhan anak diberikan kepada ayah. Hal
ini didasarkan pada Pasal 3, 13, 14 UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan. Selain itu putusan hakim dalam perspektif Fiqih Islam
tentang peralihan hak asuh anak dari ibu ke ayah dikarenakan ibu tidak peduli dan
jarang menengok anak sudah sesuai Fiqih Islam. Penyebab gugurnya hak hadonah
bagi ibu tersebut, dikarenakan salah satu syarat umum hadonah tidak terpenuhi
yaitu kemampuan merawat anak (
al-Qudrat ‘ala> al-qiya>m bi sya’ni al-mah{d{u>n)
sementara dalam perspektif Hukum Positif demi melindungi jiwa dan rohani anak
dan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka putusan hakim sudah sesuai Pasal
14 UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
dan Pasal 41 ayat (a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan