Perkawinan dalam agama Islam merupakan akad yang sangat kuat atau
dengan istilah lain (Mitsaqon Ghalizon) yang memadukan di antara dua perbedaan
dengan tujuan selain untuk memenuhi kebutuhan syahwat Insaniyah namun juga
sebuah refleksi dari bentuk ketaatan seseorang pada perintah agama. Perkawinan
merupakan jalan yang mulia, yang tidak hanya untuk kepentingan urusan pribadi
seseorang namun di dalamnya melibatkan nilai-nilai ke Ilahian dengan tujuan
yang pasti. Meskipun demikian, tidak sedikit orang yang mampu
mempertahankan ikatan mulia tersebut dengan berbagai macam faktor hingga
menempuh jalan akhir melalui sebuah perceraian.
Berdasarkan produk hukum melalui ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun
1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1, kemudian Peraturan Pemerintah No.9
Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Undang-
Undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama pasal 65, dan yang terakhir
Kompilasi Hukum Islam pasal 115 menetapkan bahwa perceraian dinyatakan
berlaku jika dilaksanakan di depan sidang Pengadilan. Namun tidak sedikit
masyarakat yang mengabaikan ketentuan tersebut dengan berbagai alasan. Salah
satunya adalah kasus yang terjadi pada masyarakat Desa Bedikulon, Kecamatan
Bungkal, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Melalui penelitian ini
penulis ingin menggali bagaimana proses dan sebab-sebab terjadinya perceraian di
luar Pengadilan pada masyarakat Desa Bedikulon serta bagaimana tanggapan
Tokoh Muhammadiyah Bungkal terhadap kasus tersebut.
Jenis penulisan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang
berbentuk lapangan dengan menggunakan metode pendekatan wawancara
langsung pada Tokoh Muhammadiyah Bungkal, wawancara langsung dengan
masyarakat Desa Bedikulon sebagai sumber utama kemudian, mengumpulkan
berbagai bahan literatur yang terkait dengan judul penelitian ini sebagai sumber ke
dua.
Hasil penelitian: berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan bahwa
pelaksanaan perceraian yang terdapat pada masyarakat Desa Bedikulon dilakukan
dengan cara kekeluargaan, melalui surat dan sebatas di hadapan istri tanpa
persaksian dari pihak lain. Adapun yang menjadi sebab terjadinya perceraian
dilakukan di luar Pengadilan meliputi faktor ekonomi, lokasi Pengadilan, aib,
waktu dan minimnya pengetahuan hukum.
Pandangan Tokoh Muhammadiyah Bungkal sepakat bahwa perceraian yang
dilakukan di luar Pengadilan tidak sah sesuai ketentuan Undang-Undang positif di
Indonesia. Dengan dalil mengutamakan kemaslahatan Ummat khususnya hak-hak
istri, hak anak melalui pendekatan dalil Alquran, Hadist dan kaidah-kaidah Fiqih.