Tesis ini menulis tentang tinjauan hukum ekonomi syariah (dalam hal ini adalah
fatwa-fatwa DSN-MUI) Implementasi Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Tamwil
Muhammadiyah (BTM) Mulia Babat – Lamongan..
Penggunaan fatwa-fatwa dari DSN-MUI sebagai dasar dalam melahirkan
produk-produk yang ada di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKS) tidak dibarengi
dengan pemahaman yang utuh dan benar untuk implementasinya. Hal ini bisa dilihat
antara lain pada pembiayaan talangan haji. Banyak dijumpai beragam akad yang
digunakan oleh LKS-LKS dalam pembiayaan talangan haji, mulai dari akad qardh bil
ujrah, ijarah multijasa bahkan dijumpai ada yang menggunakan akad murabahah
dalam pembiayaan hajinya.
Ketertarikan penulis meneliti implementasi pembiayaan talangan haji di
KSPPS BTM Mulia disebabkan KSPPS BTM Mulia ini di awal kemunculan produk
pembiayaan talangan haji menggunakan akad qardh bil ujrah dan selanjutnya
menggantinya dengan ijarah multijasa. Penulis bermaksud mengetahui bagaimana
implementasinya di KSPPS BTM Muliaini, akad mana yang paling sesuai dengan
hukum ekonomi syariah dan dampak perubahan akad tersebut bagi KSPPS BTM
Mulia.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif-deskriptif menggunakan
teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.
Sumber data dari penelitian ini adalah : person yang terkait dalam pembiayaan haji di
KSPPS BTM Mulia mulai dari pengurus, dewan pengawas syariah, marketing, legal
dan nasabah; dokumen-dokumen akad, notulen rapat serta dokumen-dokumen lain
yang terkait dan dibutuhkan dalam penelitian ini.
Dari penelitian ini diketahui bahwa implementasi pembiayaan talangan haji di
KSPPS BTM Mulia yang menggunakan akad qardh bil ujrah tidak bisa dijamin
kehalalannya dan yang menggunakan akad ijarah Multijasa dengan sedikit
pembenahan akan lebih sesuai dan mendekati kaidah-kaidah Syariat Islam