Pengadilan Agama Malang berwenang memutus perkara sengketa ekonomi
syariah. Putusan bernomor: 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg merupakan amar putusan
yang menyatakan menolak gugatan penggugat tentang pembatalan hak tanggungan.
Berawal dari sengketa antara Tukiran dan Sunarti (Penggugat) melawan Bank BNI
Syariah Cabang Mikro Dinoyo (Tergugat I), dimana antara penggugat dan tergugat
telah terjadi hubungan hukum dalam hal akad pembiayaan murabahah dengan
assesoir hak tanggungan. Dalam perkembangannya terjadilah wanprestasi yang
dilakukan Dhenny Mardanu Eka Cahya dan Yenni (Tergugat II dan III) hingga
berakibat pada gugatan di Pengadilan Agama Malang. Dalam gugatannya
penggugat meminta pembatalan SKMHT nomor 275 tanggal 27 Oktober 2015,
pembatalan APHT nomor 241/2015 tanggal 17 Nopember 2015 dan pembatalan
SHT nomor 5555/2015 agar kesemuanya dinyatakan tidak sah karena cacat hukum.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana prosedur berperkara
dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Malang dan
Bagaimana dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor
0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
sumber data primer direktori putusan nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg dan data
sekunder berupa peraturan perundang
– undangan, fatwa DSN-MUI, dokumentasi, wawancara dengan hakim Pengadilan
Agama Malang. Kesimpulan Tesis, pertimbangan hukum yang digunakan oleh
Majelis Hakim pada Putusan Nomor: 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg sudah tepat.
Pertimbangan hukum ini menggunakan UU nomor 3 tahun 2006 dan UU nomor 50
tahun 2009 tentang pengadilan agama, UU nomor 4 tahun 1996 tentang hak
tanggungan atas tanah beserta benda – benda yang berkaitan dengan tanah, UU
nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, fatwa DSN-MUI nomor 11/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang Kafalah dan PERMA nomor 2 tahun 2008 Tentang
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Namun dalam menggunakan pertimbangan
PERMENKEU 106/PMK.06/2013 tidaklah tepat karena PERMENKEU tersebut
sudah dicabut dan tidak berlaku karena sudah ada PERMENKEU
27/PMK.06/2016.