Sepanjang tahun 2016 hingga 2019 banyak terjadi aksi demonstran yang
dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan dengan tuntutan minimnya gaji
yang terima perbulan dan tidak adanya tunjangan yang diberikan pemerintah. Demo
pendidik tersebut menjadi bukti bisu tidak mampunya pemerintah dalam
mensejahterakan pendidik yang berada dilevel non PNS, rumitnya menjadi
Pendidik PNS juga tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengajar lebih dari 10
tahun. Kegelisahan seperti ini pastinya terjadi disetiap daerah. Untuk menjawab hal
tersebut bisa kita ketahui melalui bagaimana Sistem penggajian pendidik dan
tenaga kependidikan di TK. ABA I Kota Probolinggo? Dan bagaimana pelaksanaan
prinsip-prinsip akad ijarah pada Sistem penggajian di TK. ABA I Kota Probolinggo
menurut prinsip-prinsip akad ijarah ?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan jenis penelitian (lapangan
field research) dengan metode keualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, interview (wawancara), serta
studi dokumen. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya disusun dan dianalisis
dengan menggunakan metode deskriptif, yakni memaparkan konsep implementasi
Sistem penggajian dan prinsip-prinsip akad ijarah pada TK. ‘Aisyiyah Bustanul
Athfal I Kota Probolinggo.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi Sistem penggajian dan
pelaksanaan prinsip-prinsip akad ijarah amal dalam Sistem penggajian di TK.
‘Aisyiyah Bustanul Athfal I Kota Probolinggo masih bersifat umum. Meskipun
pada penerapannya kedua belah pihak masing-masing mendapat manfaatnya, hal
ini masih belum memenuhi ketentuan akad ijarah sesuai hukum ekonomi syariah