Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) merupakan lembaga yang berbentuk
koperasi. BMT dalam melaksanakan pengelolaan keuangan berprinsip pada bagi
hasil, jual beli, dan titipan (Wadi ’ah). Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) dapat
dikatakan sebagai lembaga keuangan mikro, dimana dalam proses kegiatan
usahanya hampir sama dengan aktivitas perbankan syariah namun memiliki
perbedaan pada segmentasi pasar dan lebih menargetkan pada kalangan menengah
ke bawah. BMT dalam merealisasikan pembiayaan, juga menerapkan biaya
administrasi pembiayaan sebagai pra syarat yang harus dibayarkan oleh anggota
pembiayaan. Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan yang
muncul atas implikasi pengakuan negara terhadap hukum-hukum Islam dalam
pengoperasiannya haruslah benar-benar berpedoman pada Al-Quran dan Al-
Hadist.
Pada penelitian ini, akan dilakukan survei mengenai penerapan biaya
administrasi pembiayaan di Baitul Tamwil Muhammadiyah Mulia di Babat
Lamongan dalam perspektif hukum islam. Jenis penelitian yang dilakukan adalah
penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis yuridis. Data
dalam penelitian ini adalah data primer yang yang diperoleh dari pihak BMT dan
data sekunder berupa buku-buku yang mendukung terkait penelitian ini. Metode
pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil
penelitian menunjukkan Baitul Tamwil Muhammadiyah Mulia Babat Lamongan
menetapkan biaya administrasi berdasarkan persentase dari nominal plafon
pembiayaan sehingga akan menyebabkan kenaikan dan biaya yang berbeda untuk
nominal pembiayaan yang berbeda. Hal ini menunjukkan pihak Baitul Tamwil
Mulia Muhammadiyah Babat Lamongan mengambil manfaat dari pengurusan
administrasi pembiayaan. Hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam yang
berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits yang diinterpretasikan pada Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Kafalah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia
(MUI) No 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan ijarah Multijasa.