Buku Pedoman Pelatihan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai penyelenggaraan produk halal pada pasal 4 menjelaskan bahwa produk masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Oleh karena itu BPJPH menginstruksikan kepada pelaku UMK (Usaha Mikro dan Kecil) untuk memiliki sertifikat halal melalui program self declare dengan tidak berbayar/gratis. Tetapi untuk memperoleh sertifikat halal self declare dengan memulai tahapan pelaku UMK (Usaha Mikro Kecil) harus memiliki NPWP dan NIB. Kedua persyaratan tersebut harus dimiliki oleh pelaku UMK (Usaha Mikro dan Kecil) dalam mengajukan dan memperoleh sertifikat halal self declare melalui aplikasi sihalal. Persyaratan pengajuan sertifikat halal self declare bagi pelaku UMK (Usaha Mikro dan Kecil) harus bahan yang digunakan dalam pembuatan produk merupakan bahan yang terkategori positive list dan atau bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, serta proses produksinya sederhana. Tentunya bahan yang digunakan merupakan bahan nabati, serta bahan yang sudah memiliki sertifikat halal/kode halal.