Kewenangan Pengelolan Aset Negara Berdasarkan Undang-Undang Nasionalisasi oleh Tentara Nasional Indonesia

Guna mengoptimalkan pemanfaatan Aset Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut TNI), maka Kementerian Pertahanan menunjuk Panglima TNI sebagai kuasa pengguna barang, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan TNI dalam mengelola aset negara dan upaya hukum bagi mitra TNI dalam pemanfaatan barang milik negara, metode yg digunakan yaitu menggunakan yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bentuk kewenangan TNI sebagai kuasa pengguna barang diberikan sebagian wewenang oleh Menteri Pertahanan dalam mengelola aset Negara yang berada dalam penguasaannya, yaitu dalam pengelolaan dan pemanfaatan. Kewenangan tersebut diberikan untuk mendukung tugas dan fungsi TNI sebagai alat pertahanan Negara, apabila terjadi konflik atau sengketa antara TNI dengan mitra maka dapat ditempuh 2 (dua) jalur yaitu non litigasi dan litigasi,. Diharapkan kedepannya pemerintah lebih tegas dalam penegakkan aturan perihal pengelolaan aset negara, dan apabila pemerintah tetap kurang tegas dalam penegakkan aturan tersebut maka dikhawatirkan terjadi ketimpangan-ketimpangan yang berkelanjutan.