EKSEKUSI PIDANA MATI BAGI PEREMPUAN HAMIL DARI PRESPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

ketentuan peraturan yang mengatur terkait tindak pidana mati bagi wanita
hamil diatur dalam peraturan perundangan – undangan di indonesia, regulasi
tersebut diatur pada pasal 7 yang menyebutkan “apabila terpidana hamil
maka terpidana hamil baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya
dilahirkan “Undang – undang Nomor 2/PNPS/1964, Tentang Tata Cara
Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh hakim dilingkungan perdilan umum dan
militer,berdampak pada penerapan hukum pidana dan perspektif terhadap
HAM, dalam penulisan ini untuk mengetahui pelasksanaan penerapan
eksekusi pidana mati bagi perempuan hamil dalam pengenaan pemidanaan
dan untuk mengetahui prinsip – prinsip HAM dalam penerapan pasal tersebut,
metode penilitian ini menggunakan penilitian yuridis normatif dengan
pendekatan uu pnps no 2 tahun 1964 tentang penerapan eksekusi mati, uu no
39 tahun 1999 tentang ham, teknis pelaksanaan tersebut, tidak terdapat
pembedaan antara penerapan tindak pidana mati terhadap perempuan hamil
dengan subyek hukum lain yakni pria maupun perempuan, yang membedakan
adalah masa menunggu selama 40 hari, pelaksanaan tetap dilakukan dengan
eksekusi di tembak sampai mati, Implikasi pasal 7 UU PNPS No.2 Tahun 1964
Tentang Penerapan Ekesekusi pidana mati memberikan gambaran adanya
pelanggaran HAM terhadap hak hidup bagi perempuan hamil serta hak – hak
anak yang diatur dalam peraturan perundang – undangan maupun perjanjian
internasuional.
Kata Kuunci : Eksekusi Mati, Perempuan Hamil, Pidana, Ham