Tafsir Yuridis terhadap Wanprestasi dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah wal Ijarah: Analisis Putusan No. 129/Pdt.G/2023/PA.Mn.

Wanprestasi dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Wanprestasi di bidang Syariah merupakan kewenangan mutlak dari lembaga Peradilan Agama. Musyarakah mutanaqisah ialah salah satu bentuk kesepakatan kedua belah pihak dalam memiliki suatu aset tertentu. Dalam penelitian ini menganalisa terkait sengketa Wanprestasi PT Bank Muamalat Indonesia TBK sebagai Penggugat dengan PT Hasta Mulya Putra TBK sebagai Tergugat. Permasalahan ini terjadi dikarenakan pihak Tergugat telah melakukan ingkar janji kepada Penggugat dalam hal ikhwal “Balik Nama” terhadap objek pembiayaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Apa saja faktor yang menyebabkan Wanprestasi dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah Wal Ijarah menurut Putusan No. 129/Pdt.G/2023/PA.Mn? dan bagaimana tafsir yuridis terhadap putusan tersebut dalam konteks hukum Musyarakah Mutanaqishah Wal Ijarah? Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang dilaksanakan penulis menggunakan teknik dokumentasi.
Dari penelitian ini disimpulkan bahwasanya keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun telah menyepakati dalam memutus sengketa Wanprestasi antara PT Bank Muamalat Indonesia TBK sebagai Penggugat terhadap PT Hasta Mulya Putra TBK sebagai Tergugat sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. Untuk dapat dikatakan sebagai seseorang yang telah melakukan Wanprestasi tidak semerta-merta justifikasi terhadap prilaku seseorang, sebelum adanya putusan hakim yang inkraht bahwa seseorang tersebut telah melakukan Wanprestasi. Perlu adanya prosedural seperti prilaku lalai: pihak Tergugat tidak memenuhi unsur prestasi yang dijanjikan terhadap 2 (dua) surat pernyataan yang dibuat pada bulan September 2013, didalamnya berisi janji untuk menfasilitasi jual beli unit Perumahan Bumi Citra Legency dan Perumahan Rawa Bahkti Residence.

==============================================================================================

Default in resolving disputes in Islamic Economics, Islamic Banking, Default in the field of Sharia is the absolute authority of the Religious Court institution. Musyarakah mutanaqisah is a form of agreement between the two parties in owning a certain asset. This study analyzed the Default dispute of PT Bank Muamalat Indonesia TBK as the Plaintiff with PT Hasta Mulya Putra TBK as the Defendant. This problem occurred because the Defendant had broken his promise to the Plaintiff in terms of “Change of Name” to the object of financing. The formulation of the problem in this study was: What are the factors that cause Default in the Musyarakah Mutanaqisah Wal Ijarah Contract according to Decision No. 129 / Pdt.G / 2023 / PA.Mn? And what is the legal interpretation of the decision in the context of Musyarakah Mutanaqishah Wal Ijarah law? The type of research used in this study is library research using a qualitative approach. Data collection was carried out by the author using documentation techniques.

From this study, it is concluded that the decision of the Panel of Judges of the Madiun City Religious Court has agreed to decide the Default dispute between PT Bank Muamalat Indonesia TBK as the Plaintiff against PT Hasta Mulya Putra TBK as the Defendant in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia. To be said as someone who has committed Default is not immediately a justification for a person’s behavior before there is a final and binding judge’s decision that a person has committed Default. There needs to be a procedure such as negligent behavior: the Defendant did not fulfill the elements of performance promised against 2 (two) letters of statement made in September 2013, which contained a promise to facilitate the sale and purchase of Bumi Citra Legency Housing and Rawa Bahkti Residence Housing units.